Presiden: Anggaran Alutsista Jangan Dikorupsi

K. Yudha Wirakusuma - Okezone

 

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar anggaran untuk memodernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan yang meningkat signifikan pada APBN 2012 tidak dikorupsi. Presiden berharap anggaran itu digunakan secara transparan dan akuntabel.

"Saya tidak ingin dengar ada yang miss dimana pun, apalagi ada penyimpangan atau korupsi dalam proses ini. Biayanya besar," kata Presiden dalam sidang kabinet terbatas kabinet terbatas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/9/2011).

Selain itu, Presiden mengingatkan agar dana triliunan rupiah yang dikelola Kementerian Pertahanan itu digunakan secara tepat. Artinya, benar-benar dipakai untuk membeli peralatan tempur yang paling dibutuhkan Indonesia demi pertahanan negara.

Dalam RAPBN 2012 yang diajukan Presiden ke DPR, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi tertinggi selain Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Untuk tahun 2012, Kementerian Pertahanan masuk dalam kelompok Kementerian/Lembaga yang mendapatkan alokasi di atas Rp20 triliun.

Dari Rp476,6 triliun anggaran di Kementrian dan Lembaga (KL) di RAPBN 2012, Polri mendapatkan alokasi Rp34,4 triliun, baik signifikan dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp28,3 triliun dan Rp27,8 triliun pada 2010.

Sementara, Kementerian Pertahanan mengalami kenaikan hampir 50 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp64,4 triliun pada 2012. Sedangkan tahun 2011 hanya sebesar Rp45,2 triliun dan Rp42,9 triliun di 2010.

"Pada periode kedua pemerintahan yang saya pimpin ini alhamdulilah kita dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan lima tahun pertama saya memimpin pemerintahan di negeri ini," kata Kepala Negara.