Aliran uang itu harus dilacak, karena diduga terkait kasus dugaan pidana pencucian uang. Kasus korupsi itu berkelit kelindan dan melibatkan para aktor yang memiliki jaringan kekuasaan.
Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih menegaskan bahwa kasus-kasus besar harus diselesaikan pimpinan KPK yang baru.Yenti mencontohkan, Nazarudin dituduh menerima suap. "Kemana aliran dananya? Dakwaannya buruk sekali," katanya.
Oleh karena itu, KPK tetap harus mengusut dan menelusuri aliran uang. Penyidik dapat saja meminta keterangan sopir pengantar uang, yang diduga dari tindak pidana korupsi untuk kongres Partai Demokrat.
Seperti diberitakan, Ketua Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua, mengutarakan sejumlah fakta hasil pemeriksaan mereka. Di antaranya pengakuan Yulianis, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.
Abdullah menuturkan, Yulianis mengakui adanya aliran uang untuk kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, tahun lalu. Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, juga mengakuinya. Namun jumlah yang diakui keduanya berbeda.
Yulianis bilang uang perusahaan yang dibawa ke Bandung itu Rp30 miliar, tunai. Dari perusahaan 3 juta dolar AS dan dari sponsor 2 juta dollar AS. Nazaruddin menuturkan uang yang dibawa ke Bandung Rp50 miliar dan 7 juta dollar AS. Nazaruddin mengakui yang mengetahui keuangan itu Yulianis.
Dalam hal ini, Nazaruddin menjelaskan, PT Adhi Karya dimenangkan untuk proyek bernilai Rp1 triliun karena PT DGI tidak dapat membantu memberikan biaya kongres Partai Demokrat. Dalam kongres itu, dibutuhkan dana sekitar Rp100 miliar untuk menggoalkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD.
Publik berharap kasus korupsi ini harus dituntaskan sekalipun penuh kelit-kelindan dan melibatkan jejaring kekuasaan.
