8 Orang dari Keluarga Muslim Tewas Dieksekusi, Termasuk 3 Gadis di Bawah 15 Tahun

jpnn.com, KRABI - Delapan orang, termasuk tiga gadis berusia di bawah 15 tahun tewas dieksekusi kelompok bersenjata di Krabi, Thailand, Senin (10/7). Sementara tiga korban lainnya menderita luka serius.

Polisi mengatakan sekelompok pria berjumlah sekitar enam atau tujuh orang, mengenakan pakaian kamuflase militer, menyerbu sebuah rumah sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Mereka membawa sepuluh orang sandera dan menunggu pemilik rumah, yang sepertinya menjadi sasaran utama, kembali ke rumah tersebut.

"Sekitar pukul delapan malam pemiliknya tiba, semuanya (korban) diborgol dan ditutup matanya sampai tengah malam. Orang-orang bersenjata kemudian melepaskan tembakan," kata kepala distrik Ao Luek, Chaiwut Buathong kepada AFP, Selasa (11/7).

Enam meninggal di tempat kejadian, dua lainnya meninggal di rumah sakit. "Tiga korban (tewas) adalah anak perempuan berusia di bawah 15 tahun. Tiga lainnya dibawa ke rumah sakit dengan kondisi kritis," katanya.

Sumber dari kepolisian menyebutkan, dugaan awal kasus ini dipicu konflik pribadi.

Wakil juru bicara kepolisian nasional Krissana Pattanacharoen mengatakan kepada wartawan bahwa korban tersebut berasal dari keluarga muslim setempat. "Orang-orang bersenjata tersebut mengaku sebagai pejabat yang ingin memeriksa aktivitas ilegal," ujarnya.

Kepemilikan senjata api sudah biasa terjadi di Thailand. Pertengkaran kecil sering berubah menjadi mematikan. Namun belakangan ini, pembunuhan massal terorganisir sudah jarang dilakukan.

Provinsi Krabi sendiri adalah tujuan liburan yang populer dengan pantai-pantai seperti Ao Nang dan Rai Ley. Di provinsi ini tinggal komunitas muslim yang besar. (adk/jpnn)

http://www.jpnn.com/news/8-orang-dari-keluarga-muslim-tewas-dieksekusi-termasuk-3-gadis-di-bawah-15-tahun

• 1
• 2
•  Next

Dikira Penculik, Seorang Kakek Dipukuli Warga di Banjarnegara, Setelah Ditelusuri Ini Asal-Usulnya

Laporan Tribun Jateng, Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Berita hoax tentang penculikan anak oleh orang gila yang tersebar melalui media sosial kembali memakan korban.

Lagi-lagi, orang gila yang tak tahu apa-apa soal isu itu menjadi sasaran amuk warga yang terpancing kabar hoax tersebut.

Seorang kakek yang diketahui mengalami gangguan jiwa, Sapto Handoyo (49), babak belur dihakimi massa di Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara.

Kakek asal Desa Ciplopo Kecamatan Kedungreja, Cilacap itu dikeroyok massa ketika memasuki sebuah warung di desa Panggisari.

Pemilik warung yang melihat korban masuk warung terkejut dengan kedatangan tiba-tiba pria diduga gila itu.

"Ia berteriak sehingga masyarakat di sekitarnya mendatangi warung tersebut," Kapolsek Mandiraja, AKP Minarto, Senin (20/3).

Masyarakat yang latah termakan isu hoax itu mengira, Sapto berpura-pura gila sebagai modus untuk menculik anak.

Mereka pun dengan cepat bereaksi dan mengeroyok dan memukuli orang gila tersebut.

Akibat tindakan main hakim sendiri itu, korban menderita luka memar di bawah mata kiri.

... 

http://jateng.tribunnews.com/2017/03/20/kakek-gila-dipukuli-warga-di-banjarnegara-saat-ditelusuri-polisi-ternyata-dari-sini-asal-usulnya

Simpang Susun Semanggi Diuji Coba pada Sabtu Pekan Ini

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merencanakan uji coba jembatan Simpang Susun Semanggi pada Sabtu, 15 Juli 2017, sebelum open traffic pada akhir Juli 2017. Djarot meminta Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmanda Faisal mempersiapkan open traffic itu. “Semacam soft launching sebelum diresmikan Presiden,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

Simpang Susun Semanggi memiliki panjang 1,8 kilometer dan menghubungkan lalu lintas dari Grogol ke Blok M tanpa melalui kolong Semanggi. Infrastruktur ini juga menghubungkan Cawang langsung dengan Jalan MH Thamrin. Rencananya, pengoperasian Simpang Susun Semanggi akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2017.

Baca: Pembangunan Simpang Susun Semanggi, Bina Marga... 

Djarot yakin jembatan Simpang Susun Semanggi akan membantu memperlancar lalu lintas meski tidak menyebut persentase kemacetan. “Coba disuruh hitung aja. Tapi minimal itu akan membantu.” Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan jembatan ini akan mengurangi kemacetan 30 persen. 

Jembatan Simpang Susun Semanggi merupakan bagian dari proyek-proyek konstruksi yang sedang dibangun di DKI Jakarta, termasuk halte Koridor 13 Transjakarta, MRT, dan LRT.

Baca juga:
Cerita Detail Detik-detik Pembacokan Hermansyah di Tol JagorawiBangunan di Bantaran Ciliwung di Bukit Duri Dibongkar Hari Ini

Jembatan ini digarap PT Wijaya Karya dan dirancang Jodi Firmansyah, yang juga mendesain Jembatan Barelang, Batam. Konsepnya mengacu pada bentuk bunga semanggi pertama yang dibangun Presiden Sukarno pada 1961 sebagai pendukung kegiatan Asian Games 1962.

STANLEY WIDIANTO

https://metro.tempo.co/read/news/2017/07/11/083890424/simpang-susun-semanggi-diuji-coba-pada-sabtu-pekan-ini

Novel Sebut Jenderal Terlibat, Wakapolri: Jangan Berandai-andai

TEMPO.CO, Makassar - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Syafruddin membantah keterangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan soal keterlibatan jenderal polisi di balik teror penyiraman air keras terhadap dirinya. Pernyataan Novel Baswedan itu diucapkan saat diwawancarai beberapa media belum lama ini.

"Jangan berandai-andai, penyidikan tak sampai ke sana," kata Syafruddin di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat 16 Juni 2017.

Baca: Wawancara Novel Baswedan: Banyak Orang Terlibat Penyiraman Saya

Menurut Syafruddin kasus Novel Baswedan tetap berlanjut. Bahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian dan Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), kata dia,  sudah melakukan pertemuan dan berkoordinasi semua masalah, termasuk kasus yang menimpa Novel Baswedan .  

"Sedang diinvestigasi kasus penyiramannya, pernah kita coba tangkap pelakunya ternyata pelakunya salah," ucap Syafruddin.

Lihat: IPW: Usut Keterlibatan Jenderal dalam Kasus Novel Baswedan

Menurut dia polisi juga bakal mengecek kebenarannya terkait pengakuan Novel Baswedan yang menyebutkan ada polisi berpangkat jenderal yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Kasus Novel sudah berjalan dua bulan lebih ditangani Kepolisian Daerah Metro Jaya, namun belum ada tanda-tanda tuntas karena polisi belum menemukan pelaku penyiraman air keras. 

Lihat: Polri Mengingatkan Novel Baswedan agar Berhati-hati Menyebut Nama
Kondisi mata kiri Novel Baswedan mulai membaik dan  masih menjalani perawatan di Singapura. Namun kondisi mata sebelah kiri masih terdapat masalah akibat terciprat air keras tersebut.

DIDIT HARIYADI

https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/16/063885235/novel-sebut-jenderal-terlibat-wakapolri-jangan-berandai-andai

Rp 2,3 Triliun Sangat Banyak, KPK Dinilai Tak Adil Dalam Kasus E-KTP?

70 Nama di Pusaran Kasus Korupsi e-KTP

Kasus korupsi proyek e-KTP mulai bergulir di tahap persidangan. Sejumlah pihak yang diduga menerima uang terkait proyek ini pun terungkap dalam surat dakwaan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya siap mengungkapkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus yang disebut merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp 2,3 triliun itu. Termasuk 37 nama dari pihak Komisi II DPR yang belum diungkapkan di dalam surat dakwaan.

"Untuk selanjutnya kami ungkap pihak yang turut terlibat secara rinci yang totalnya mencapai 70 orang," kata Febri, Jumat (10/3).

Kasus ini baru menjerat dua orang yakni bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman dan bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Febri menyebut keduanya mempunyai banyak keterkaitan dengan pihak dari DPR dalam kasus ini. "Relasi dari kedua terdakwa ini yang paling signifikan adalah relasinya dengan para pimpinan fraksi, pimpinan banggar, maupun pimpinan lain di komisi II. Diduga yang berperan adalah pihak dan simpul utama di sana," ujar dia.

Febri mengakui bahwa dalam kasus ini melibatkan banyak nama. Besaran uang yang diterima pun berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing orang. "Dalam kasus korupsi itu kan pelakunya banyak, dari aktor utama hingga pelaksana. Mulai dari yang menerima Rp 20 juta hingga jutaan dolar," ujar dia.

Ia pun memastikan pengusutan perkara ini tidak akan berhenti pada dua orang terdakwa saja. "Prinsipnya kami akan kembangkan ini. Tak berhenti di dua terdakwa," ujar Febri.

Pada surat dakwaan Irman dan Sugiharto, terdapat sejumlah nama yang disebutkan oleh penuntut umum pada KPK. Berikut nama-nama yang disebut jaksa KPK sebagai penerima suap dalam proses pembahasan anggaran e-KTP:

Setya Novanto Rp 574 miliar

Anas Urbaningrum dan Nazaruddin Rp 574 miliar

Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta

Drajat Wisnu Setyawan USD 615 ribu dan Rp 25 juta

Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

Olly Dondokambey USD 1,2 juta

Tamsil Linrung USD 700 ribu

Mirwan Amir USD 1,2 juta

Arief Wibowo USD 108 ribu

Chaeruman Harahap USD 584 ribu

Ganjar Pranowo USD 520 ribu

Agun Gunandjar Sudarsa USD 1,047 juta

Mustoko Weni USD 408 ribu

Ignatius Mulyono USD 258 ribu

Taufik Effendi USD 103 ribu

Tegus Djuwarno USD 167 ribu

Miryam S Haryani USD 23 ribu

Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini masing-masing USD 37 ribu

Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

Yasona Laoly USD 84 ribu

Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

M Jafar Hapsah USD 100 ribu

Ade Komarudin USD 100 ribu

Marzuki Alie Rp 20 miliar

Pihak-pihak yang telah disebut dalam dakwaan KPK kompak membantah telah menerima uang terkait proyek e-KTP. Namun, perlu diketahui, 14 nama yang disebut oleh jaksa telah mengembalikan uang ke KPK.

https://kumparan.com/ikhwanul-habibi/70-nama-di-pusaran-kasus-korupsi-e-ktp

ICW: KPK Harus Ungkap Keterlibatan Seluruh Nama dalam Kasus Korupsi E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) secara menyeluruh.

Menurut Emerson, KPK harus berani menelusuri dan menginvestigasi keterlibatan nama-nama besar yang disebut dalam dakwaan kasuskorupsi e-KTP.

"Bicara soal kasus korupsi e-KTP kita tidak hanya bicara soal bongkar, tapi juga harus tuntas. Tidak hanya berhenti di dakwaan. Nama-nama yang disebut juga harus diperiksa," ujar Emerson dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema 'KTP Diurus KPK', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

Emerson menuturkan, berdasarkan catatan ICW pada awal 2017, terdapat 185 nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dan perlu didalami. Nama-nama tersebut tercantum dalam putusan pengadilan atas kasus korupsi yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, sebagian besar dari nama-nama itu tidak ditelusuri secara tuntas oleh KPK.

(Baca: Jokowi : E-KTP "Bubrah" Gara-gara Anggaran Dikorupsi!)

Dia pun mencontohkan kasus suap proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan mantan anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti.

Menurut Emerson, dalam kasus tersebut ditengarai banyak anggota Komisi V DPR RI ikut terlibat, tetapi yang sudah diproses oleh KPK tidak sampai sepuluh orang.

"Nah di kasus korupsi e-KTP kita berharap pimpinan KPK tidak sekadar bicara akan sebut nama besar tapi hasilnya bisa dibuktikan dalam persidangan. Ini tantangan bagi KPK," ucapnya.

(Baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

"Nama-nama di luar dua terdakwa mantan pejabat yang terlibat itu bisa diproses oleh KPK," kata Emerson.

Menurut KPK, Kasus korupsi e-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dan melibatkan nama-nama termasuk anggota DPR RI periode lalu, yang disebut dalam dakwaan.

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut mendapat masing-masing Rp20 miliar dari dugaan korupsi proyek e-KTP. Marzuki dan Anas bersama Chaeruman Harahap juga mendapat Rp20 miliar.

(Baca: Salah Satu Menterinya Disebut Terlibat Korupsi E-KTP, Ini Kata Jokowi...)

Nama Setya Novanto juga disebut ikut mengarahkan dan memenangkan perusahaan dalam proyek pengadaan e-KTP.

Selain Setya, nama lain yang disebut jaksa KPK adalah Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Sekretaris Jenderal Kemdagri Diah Anggaraini, dan Ketua Panitia Pengadaan barang atau jasa di lingkungan Dirjen Dukcapil Kemdagri pada 2011 Drajat Wisnu Setyawan.

http://nasional.kompas.com/read/2017/03/11/14074861/icw.kpk.harus.ungkap.keterlibatan.seluruh.nama.dalam.kasus.korupsi.e-ktp

51 Anggota Komisi II DPR 2009-2014 Dapat Kucuran Dana Proyek E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Dakwaan dugaan korupsi megaproyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk ( e-KTP), sejumlah anggota Komisi II DPR RI disebut menerima fee dari proyek tersebut.

Ada 14 anggota Komisi II yang mendapatkan jatah dari proyek itu dengan jumlah beragam.

Adapun, anggota Komisi II periode 2009-2014 yang disebut dalam dakwaan, yaitu:

1. Taufik Effendi menerima 103.000 dollar AS; 
2. Khatibul Umam Wiranu menerima 400.000 dollar AS; 
3. Chaeruman Harahap menerima 584.000 dollar AS. Ia menggantikan Baharuddin Napitululu sebagai Ketua Komisi II; 
4. Agun Gunanjar Sudarsa (sekaligus anggota Banggar DPR) menerima 1.047.000 dollar AS; 
5. Ganjar Pranowo menerima 520.000 dollar AS;
6. Yassona H. Laoly menerima 84.000 dollar AS; 
7. Arief Wibowo menerima 108.000 dollar AS; 
8. Teguh Juwarno menerima 167.000 dollar AS; 
9. Nu'man Abdul Hakim menerima 37.000 doar AS; 
10. Abdul Malik Haramaen menerima 37.000 dollar AS; 
11. Jamal Azis menerima 37.000 dollar AS;
12. Miryam S Haryani menerima 23.000 dollar AS; 
13. Taufiq Hidayat menerima 103.000 dollar AS; 
14. Mustoko Weni Murdi menerima 408.000 dollar AS.

Selain itu, ada 37 anggota Komisi II lain yang menerima uang masing-masing 13.000 hingga 18.000 dollar AS dengan total 556.000 dollar AS.

Namun, dalam dakwaan tidak disebutkan siapa saja 37 orang lainnya tersebut.

Sementara itu, diketahui jumlah anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 sebanyak 50 orang ditambah satu ketua.

Selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK.

KPK menerima penyerahan uang senilai Rp 30 miliar dari 14 orang, yang sebagiannya merupakan anggota DPR RI yang mendapatkan uang dari proyek e-KTP.

KPK juga menerima penyerahan uang sekitar Rp 220 miliar dari pihak korporasi. Uang tersebut berasal dari 5 perusahaan dan 1 konsorsium.

Kasus korupsi e-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Proyek pengadaan e-KTP dimenangkan konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI).

Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Nilai proyek multiyears pengadaan e-KTP lebih dari Rp 6 triliun.

Namun, hanya 51 persen anggaran yang digunakan untuk proyek e-KTP. Sementara sisanya dibagikan untuk anggota DPR hingga perusahaan.

Proyek E-KTP Terancam Mangkrak

TEMPO.CO, Jakarta -Kelangsungan proyek kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan atau biasa disebut e-KTP terancam. PT Biomorf Lone Indonesia, yang merupakan penyedia solusi sistem manajemen data e-KTP, mengklaim belum dibayar dan menolak melanjutkan layanan. “Kami meminta pemerintah membayar sebelum kami melanjutkan layanan,” kata Presiden Direktur Biomorf, Kevin Johnson, kepada Tempo, Selasa 28 Februari 2017.

Kevin mengatakan jumlah tagihan perusahaannya kepada pemerintah mencapai Rp 540 miliar. Angka ini merupakan biaya yang timbul dari sejumlah perubahan spesifikasi dan layanan tambahan pada 2014 dan 2015. “Kontrak kami dengan konsorsium hanya sampai 2012 dengan masa garansi satu tahun,” ujarnya.

Konsorsium yang dimaksudkan Kevin adalah pelaksana proyek e-KTP yang terdiri atas Perum Percetakan Negara RI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sandipala Arthaputra, dan PT Quadra Solutions. Biomorf Lone—jaringan dari Biomorf di Amerika Serikat dan India—digandeng sebagai subkontraktor setelah konsorsium memenangi tender e-KTP senilai Rp 5,9 triliun pada 2011.

Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus megakorupsi berupa penggelembungan biaya dalam proyek tersebut dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Meski baru menetapkan dua orang tersangka bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri, KPK mensinyalir uang rasuah juga mengalir ke Dewan Perwakilan Rakyat, yang ikut mengegolkan anggaran. Penyidik telah menyita duit Rp 250 miliar yang sebagian merupakan pengembalian dana dari sejumlah pihak terlibat, seperti anggota DPR, pelaksana proyek, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. (Koran Tempo edisi 27-28 Februari 2017 atau baca: KPK Sita Rp 250 Miliar Duit E-KTP)

Di tengah pengusutan korupsi, proyek e-KTP tak kunjung rampung. Proses perekaman e-KTP berhenti sejak akhir tahun lalu dengan alasan kehabisan blanko kartu. Lelang pengadaan blanko juga dibatalkan tiga kali dengan alasan tak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis.

Namun sumber Tempo mengungkapkan bahwa persoalannya bukan semata kehabisan blanko, melainkan pemerintah tersandera tagihan pembayaran dari Biomorf. “Perusahaan itu menguasai kunci ke dalam sistem. Mereka tak mau membuka jika pemerintah tak membayar tagihan,” kata dia.

Menurut Kevin, Biomorf telah membagi sebagian kode sumber e-KTP kepada Kementerian Dalam Negeri. Namun dia membenarkan bahwa perseroan masih menguasai sebagian lainnya, termasuk kata kunci ke dalam server. “Kalau sekarang ada yang merekam data di kelurahan, sistemnya tak akan bisa mengecek ada data yang sama atau tidak,” kata Kevin. Akibatnya, perekaman berhenti di luar sistem.

Baca juga: Megakorupsi E-KTP Segera Disidangkan

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan, membenarkan bahwa Biomorf pernah mengirim surat perihal tunggakan pembayaran proyek. Namun dia menolak tudingan pemerintah menunggak karena dana e-KTP telah dibayarkan kepada konsorsium. “Kementerian tak pernah menandatangani kontrak dengan Biomorf,” ujarnya. Dia juga membantah proyek e-KTP berhenti. “Tinggal menunggu blanko.”

Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, melihat persoalan yang lebih besar: keamanan data e-KTP. Seluruh informasi tentang warga negara Indonesia, kata dia, seharusnya dilindungi oleh negara. Pernyataan Biomorf bahwa mereka masih menguasai kode sumber sistem e-KTP membuat Ardi khawatir. “Apa jaminannya bahwa kode dan data di dalam sistem belum digandakan oleh pihak ketiga?” kata Ardi, yang menilai proyek e-KTP sejak awal tidak dilengkapi jaminan keamanan data.

AGOENG WIJAYA

https://www.tempo.co/read/fokus/2017/03/01/3452/proyek-e-ktp-terancam-mangkrak

Penderita HIV/AIDS di Indonesia Mencapai 276 Ribu

BEKASI – Kementerian Sosial mencatat angka penderita HIV/AIDS (ODHA) yang ada di Indonesia sudah sangat memprihatinkan yakni lebih dari 276 ribu orang.

“Jumlah ini tercatat di Kemensos yang terdiri dari 198 ribu orang lebih menderita HIV, dan 78 ribu orang lebih menderita AIDS. Totalnya mencapai 276 ribu orang di Indonesia menderita atau mengidap HIV/AIDS,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa  di Bekasi, Jumat (20/1/2017).

Jumlah tersebut menurutnya hanya yang terdata melakukan konsultasi ke dokter dan mengecek darah melalui layanan kesehatan. Sementara masih banyak penderita yang tidak terdata di Kemenkes, sebab tidak melakukan konsultasi dan cek darah.

“Untuk yang tidak terdata oleh kami masih sangat banyak. Jadi ada yang menyebutkan estimasikan kali 10 atau 99 kali lebih banyak dari data yang ada di Kemensos, dan dengan angka ini pun jelas sangat mengkhawatirkan,” jelas Khofifah.

Dirinya berharap dengan konsep kemandirian layanan rehabilitasi sosial bagi penderita HIV/AIDS (ODHA) oleh pihaknya, angka penderita yang kerap masih sangat kuat terbentur dengan stigma dan diskriminasi dapat dikurangi.

“Kami ingin meningkatkan status sosial mereka, terutama ekonominya, agar stigma dan diskriminasi kepada para ODHA bisa diminimalisasi yakni dengan konsep yang baik melalui program kemandirian,” tandas Khofifah, dilansir Okezone.

http://www.kbknews.id/2017/01/21/penderita-hivaids-indonesia-mencapai-276-ribu/

Penderita HIV/AIDS Positif di Bengkulu Capai 716 Orang

Hingga Kini, Penderita HIV AIDS di Bireuen Capai 34 Orang

BIREUEN - Berdasarkan data di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Fauziah Bireuen, mulai 2010 sampai 2016 sudah ditemukan 34 orang menderita penyakit HIV AIDS, dan lima orang di antaranya meninggal dunia.

Hal itu dikatakan Assisten II Setdakab Bireuen, Raden Yus Rusmadi saat meresmikan poliklinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) atau Poli Melati di RSUD Fauziah, Rabu (5/4/2017).

 

“Dengan adanya  poliklinik melati VCT, di rumah sakit umum Bireuen ini, serta dukungan dari berbagai pihak, kami berharap dapat menjaring pasien HIV AIDS menangani tanpa harus merujuk, guna mencegah penularan bahkan memutuskan mata rantai HIV AIDS,” ujarnya.

 

Sebelumnya Direktur RSUD Fauziah, Mukhtar mengatakan, hingga saat ini belum ada provinsi di Indonesia yang terbebas dari penyakit HIV/AIDS. Sesuai data, DKI Jakarta menempati posisi pertama, sementara Aceh berada peringkat 25.

 

Di  Bireuen sendiri telah ada 34 penderita HIV/AIDS, 5 orang meninggal dunia. Untuk mencegah wabah yang mematikan ini, maka  harus bekerjasama mengintervesi penyakit ini sehingga dapat dilakukan diantisipasi penularannya.

 

“AIDS tak ubahnya seperti sebuah mesin fotokopi, setiap hari mesin ini akan semakin aus, tua dan rusak. Begitu juga dengan penyakit HIV yang menyerang kekebalan tubuh, daya tahan tubuh menjadi rendah sehingga dapat mematikan,” katanya.

 

Belakangan ini, tambah Muhktar di Indonesia tidak pernah, ditawarkan konseling dan tes HIV secara gratis. Namun kepada Puskesmas dan pihak RSUD Fauziah tetap berupaya menjaring pasien HIV dikirim ke rumah sakit.

 

“Kita berharap cukuplah hanya 34 orang yang terjadi dan mengalami kasus HIV/AIDS di Bireuen Masyarakat juga harus memahami, kalau penderita HIV/AIDS sangat ingin bisa bergaul dengan masyarakat,” sebutnya.

 

Sebab selama ini mereka tidak ada tempat di masyarakat yang mau menerima penderita HIV. Meskipun penyekit ini tidak tertular, karena butuh media dan cara tertentu, hingga penyakit dapat menular,” sebutnya.

 

Hadir pada peresmian tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Amir Addani; Perwakilan Charitas Germany untuk Indonesia, Cipto Leksonos; serta Yayasan Permata Aceh Peduli Lhokseumawe.

https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/04/06/hingga-kini-penderita-hiv-aids-di-bireuen-capai-34-orang#sthash.UAswCFtJ.dpbs

Penderita HIV/AIDS Positif di Bengkulu Capai 716 Orang

Bermaksud Ngetop di YouTube, Perempuan Amerika Ini Justru Menembak Mati Pacarnya

Hidayatullah.com—Seorang wanita muda warga Minnesota, Amerika Serikat, didakwa melakukan penembakan berujung maut atas pacarnya, dalam peristiwa yang disebut pihak berwenang sebagai aksi ingin ngetop yang berjalan tidak sesuai rencana.

Monalisa Perez, 19, dijeloskan ke dalam sel tahanan setelah menembak Pedro Ruiz yang sedang memegang sebuah buku di dadanya, yang diyakini akan menghentikan laju peluru.

Pasangan muda yang tidak terikat tali perkawinan ini memiliki anak laki-laki berusia 3 tahun. Ketika aksi konyol itu dilakukan, hampir 30 orang menyaksikan Perez melepaskan tembakan ke arah dada Ruiz.

Bibi dari Pedro Ruiz mengatakan pasangan muda-mudi itu melakukan aksi tersebut dengan tujuan mencari popularitas di media sosial.

Kepada WDAY-TV, Claudia Ruiz mengatakan bahwa keponakannya itu berkata ingin melakukan aksi itu “karena kami ingin mendapatkan penonton lebih banyak, kami ingin terkenal.”

“Dia bilang pada saya soal ide itu dan saya katakan padanya, ‘Jangan lakukan hal itu. Jangan. Kenapa kamu mau pakai senjata? Kenapa?” kata Claudia kepada stasiun televisi lokal itu seperti dilansir BBC.

“Mereka sedang kasmaran, mereka saling mencintai,” kata Claudia. “Itu adalah guyonan kebablasan,”

Perez, yang sedang mengandung anak kedua, menghadapi dakwaan pembunuhan tak sengaja tingkat dua. Dia dihadapkan ke persidangan untuk pertama kali hari Rabu (28/6/2017).

James Brue dari kejaksaan setempat mengatakan bahwa buku yang sedianya untuk tameng adalah eksiklopedia bersampul tebal dan senjata api yang dipakai adalah jenis pistol kaliber 0,50 Desert Eagle.

Polisi telah menyita dua kamera, yang katanya dipakai untuk merekam aksi yang dilakukan hari Senin itu.

Satu tembakan dilepaskan dari senpi tersebut dengan jaraik satu kaki (30 sentimeter), sementara para tetangga menonton keduanya beraksi di luar rumah mereka di Minnesota.

Kepada petugas Perez mengatakan bahwa aksi itu merupakan ide Ruiz, dan pacarnya tersebut berupaya keras meyakinkan dirinya agar bersedia melakukannya.

Sehari sebelum aksi dilakukan, Perez mengungkapkan keberatannya lewat Twitter.

Pasangan muda yang hidup kumpul kebo itu mulai memajang video-video mereka di YouTube sejak bulan Maret lalu. Mereka ingin menunjukkan “kehidupan nyata pasangan muda yang juga menjadi orangtua di usia belasan tahun.”

Beberapa tahun belakangan layar televisi di Amerika kerap menayangkan profil, cerita dan gaya hidup remaja belasan tahun yang memiliki anak di luar nikah. Sejumlah orang yang pernah tampil di layar kaca itu kemudian menjadi selebritis, populer, dapat uang dan memiliki banyak penggemar. Bisa jadi hal tersebut mengilhami Perez dan Ruiz.

Pekan lalu, kepada para penontonnya di YouTube, Perez mengatakan bahwa dia merasa mendapat “anugerah” sebab ada “suami” di rumah yang akan menyambut kelahiran putra mereka bulan September mendatang.*

Rep: Ama Farah

Editor: Dija

https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/06/29/119177/bermaksud-ngetop-di-youtube-perempuan-amerika-ini-justru-menembak-mati-pacarnya.html

Direktur Al-Jazeera: Kebijakan Kami Akan Terus Berlanjut

dakwatuna.com – Doha. Direktur Al-Jazeera English (AJE), Giles Trendle mengatakan, Al-Jazeera Media Network akan terus melanjutkan langkah dan komitmen terhadap visinya. Ia juga menegaskan, Al-Jazeera tidak akan pernah mengubah retorikanya atas tuntutan siapapun.

“Al-Jazeera akan melanjutkan kerja-kerjanya, berkomitmen dengan nilai-nilai yang berdasarkan profesionalitas, serta menyampaikan berita dengan terang dan jelas. Juga akan terus mematuhi editorial kebijakan kami,” kata Trendle saat diwawancarai Anadolu Ajansı, Rabu (28/07/2017).

Trendle menambahkan, “Editorial kebijakan kami berdasarkan cakupan peristiwa secara akurat dan jujur, secara komprehensif, ideal dan adil. Itulah dasar-dasar kerja kami.”

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, negara-negara tersebut telah mengajukan dokumen yang berisi 13 tuntutan yang harus dipenuhi oleh Qatar yang mencakup keharusan untuk menutup kantor Al-Jazeera Network. Tuntutan itulah yang disebut Doha sebagai “tuntutan yang tidak realistis, tidak seimbang, tidak rasional dan mustahil dilaksanakan.”

Lebih lanjut, Tredle menyebut kriminalisasi terhadap Al-Jazeera bukan kali ini saja terjadi. “Al-Jazeera telah banyak mengalami kriminalisasi seperti saat ini sebelum tahun 2011 dan setelahnya. Ada beberapa kantor perwakilan yang ditutup, juga penangkapan terhadap beberapa wartawan. Masalah telah memanjang pada sebelumnya, bukan hanya yang terjadi saat ini saja,” tambahnya.

Saat ditanya terkait kemungkinan Al-Jazeera untuk mengubah kebijakannya, Trendle mengatkan, “Kami akan melanjutkan kerja dan menjalankan peran jurnalistik kami. Kami akan menyampaikan berita secara akurat dan jujur, secara komprehensif, ideal dan adil.”

“Kami tidak mungkin melemahkan kinerja dan peran kami, karena pemerintah tidak mendesak kami melakukan itu,” tegasnya. (whc/dakwatuna)

Sumber: Anadolu Ajansı

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2017/06/28/87792/direktur-al-jazeera-kebijakan-kami-akan-terus-berlanjut/#ixzz4lO35dy4Z 
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook