Jakarta - Ruang kerja mewah bagi setiap anggota DPR di gedung baru diperkirakan menyerap dana nyaris Rp 800 juta per kamar. Pembangunan gedung baru ini dinilai sia-sia saja karena tidak akan mendongkrak produktivitas anggota Dewan.
"Tidak nyambung antara fasilitas ruangan mewah dengan kinerja. Jadi pembangunan ruang kerja mahal dan mewah itu akan sia-sia saja," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Jeirry Sumampow, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (28/3/2011).
Berikut wawancara detikcom dengan pria yang juga Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) ini:
DPR berkeras membangun gedung baru meski banyak mendapat penolakan. Menurut Anda apakah pembangunan ini sangat mendesak?
Saya kira yang membuat ini mendesak kan mereka ini. Padahal dari proses yang berjalan kita bisa menilai ini tidak mendesak. Di samping banyak masalah dalam konteksnya, DPR sudah sangat arogan, keras kepala untuk menggolkan. Jadi semakin bertanya-tanya kenapa memaksakan proses pembangunan ini di tengah banyak kritik dan complain dari publik.
Bahkan dari kalangan fraksi sendiri, kita semakin curiga ada permainan yang seolah-olah tidak bisa lagi dihentikan. Ini harus diselidiki. Seolah-olah ini kok tidak bisa dihentikan.
Fraksi di DPR memang ada yang tidak setuju, katakanlah ada dua fraksi yang tidak setuju, tapi saya lihat mereka tidak terlalu ngotot menolak pembangunan gedung ini. Karena itu, mesti ada intervensi dari lembaga di luar DPR. Mungkin KPK perlu melakukan penelitian di proses ini karena banyak kejanggalan. Kita berharap kalau KPK mengungkap proses yang terjadi, bisa menghentikan yang tidak dikehendaki publik.
Kejanggalan apa yang Anda temukan?
Angka pasti total pembangunan itu kan turun, yang sebelumnya Rp 1,8 triliun jadi Rp 1,2 triliun. Bahkan Ketua DPR sempat ngomong akan tekan lagi di bawah Rp 1 triliun. Ini menunjukkan ada yang tidak beres.
Gambar rancangan yang sudah ditenderkan ternyata tidak dipakai, nggak tahu mereka sekarang pakai gambar mana. Kalau ruangannya berkurang 1 meter saja maka berpengaruh terhadap biaya. Kalau sekarang 111 meter persegi per ruangan, lalu misalnya jadi 110 meter, maka biayanya tentu berkurang.
Jika pembangunan ini tidak dibangun maka akan mempengaruhi kinerja?
Mereka membangun 1 ruangan hampir Rp 800 juta. Kalau untuk membangun rumah, Rp 800 juta itu sudah bisa membangun rumah mewah 2 tingkat dengan 4-6 kamar. Kalau semahal itu untuk satu ruangan, apa saja yang ada di dalam ruangan itu?
Kenapa dibangun ruangan semewah itu sementara anggota DPR itu jarang di ruangan. Kalau nongkrong di ruangan, nanti akan banyak yang datang minta sumbangan. Tidak nyambung antara fasilitas ruang kerja dengan kinerja. Kita tahu kinerja mereka seperti apa. Tidak ada korelasi ruangan kerja dengan kinerja. Dulu pernah dikasih laptop mahal, malah kalau kita hitung dari tahun pertama hingga sekarang, kinerja semakin menurun bukan meningkat.
Sebaiknya menunda pembangunan atau merevisi angka pembangunannya?
Pembangunan harus dibatalkan. Dilihat dulu kemungkinan kapan butuh ruangan DPR. Ini sangat terkait dengan sistem pemilu kita. Bisa saja anggota DPR bertambah atau berkurang. RUU Pemilu sekarang kan sedang digodok. Kalau anggota DPR bertambah ya berarti gedung baru harus didesain dengan jumlah anggota yang ada, kalau berkurang ya berarti tidak perlu.
Sebaiknya ini dihentikan dulu. Kalau mekanisme administrasi, ini sudah dianggarkan, tidak ada masalah. Uang dikembalikan saja ke kas negara. Kerap alasannya begitu. Kalau dana tidak terpakai ya pulangkan saja.
Saya lihat, nuansa proyek sangat kuat. Ini akan menjadi keuntungan bagi orang yang terlibat di sana. Bisa jadi juga menjadi pundi-pundi bagi fraksi-fraksi. Karena kalau dibangun sekarang lalu tahun depan selesai, maka akan dikeluarkan dana yang besar.
Di masa sidang ketiga ini, dari 21 target RUU yang direncanakan tuntas, hanya 3 yang rampung. Mungkin gedung baru ini bisa memicu semangat mereka sehingga lebih produktif?
Selama kurang lebih 1,5 tahun ini, tidak banyak prestasi yang bisa dicatat. Target legislasi 77 hanya beberapa yang selesai. Kita mengingatkan target legislasi sangat ambisius. Mereka yakin bisa menyelesaikan semua, tapi kan tidak. Target legislasi sangat buruk, sangat mengecewakan.
Termasuk juga kasus yang sempat mereka angkat, ramai di awal tapi hasilnya nggak ada juga. Kita tidak lihat hasilnya. DPR rajin membentuk pansus dan panja. Tapi mereka ini kurang prestasi yang membanggakan.
Jangan jadi ngambek, mengatakan mereka tidak produktif karena ruang kerjanya tidak mewah. Ini keliru sama sekali. Saya kira ruang yang ada sekarang layak untuk melakukan pekerjaaanya.
Kalau kita ingat dulu, ada anggota DPR yang berkantor dengan beberapa orang. Jadi mereka bekerja di ruangan yang seperti hall lalu disekat-sekat. Dulu ada yang bekerja di ruangan begitu tapi ya tetap saja bekerja. Sekarang setiap orang satu ruangan. Nah, kalau tidak bisa bekerja maksimal, maka ada yang masalah dari mindsetnya.
Kenapa RUU yang rampung sangat sedikit? Karena sibuk dengan konflik?
DPR sekarang ini lebih sibuk dengan hal-hal yang bukan jadi tugasnya. Misalnya begini, banyak dibuat pansus, panja, padahal seluruh pansus atau panja tidak ada hasil apa-apa. Seluruh waktu habis untuk hal-hal ini. Jadi mereka sibuk dengan yang bukan tugas mereka.
Selain itu menurut saya, banyak anggota DPR yang tidak punya kemampuan legislasi memadai, terkait pemahaman mereka dengan persoalan di masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam UU. Ini soal kapasitas personal. Kalau nggak paham, pasti nggak peduli dan tidak terlalu semangat melakukan advokasi. Ini yang banyak terjadi. Mungkin banyak yang tidak mengerti apa yang akan dirumuskan dalam UU sehingga membuat kinerja legislasi buruk.
Apa dampak jika gedung baru ini tetap dibangun?
Kalau melihat keterikatan dengan perilaku DPR sekarang, masyarakat akan semakin apatis terhadap seluruh proses demokrasi keterwakilan ini. Dalam pengalaman pemilu lalu, ada faktor siginifikan di golput. Ini karena semakin banyak masyarakat yang tidak peduli. Namun sayangnya ada karakter masyarakat kita yang semula tidak peduli bisa diubah jadi kepedulian kalau ada faktor material yang bermain.
Saya kira apatisme masyarakat akan semakin menguat di pemilu nanti jika pembangunan ini terus dipaksakan. Sebab publik diperlihatkan tontonan DPR yang arogan dan tidak peduli kritik serta masukan masyarakat. Rakyat menjadi malas terhadap proses demokrasi yang ada. Kalau kehilangan kepercayaan dengan mekanisme demokrasi kita, maka akan memicu gejolak sosial. Ini yang terjadi dengan negara di Arab yang bergolak secara sosial, karena mekanisme yang dipakai kehilangan kepercayaan masyarakat.
Pembangunan ini tentunya berdampak pada anggaran. Karena anggaran yang akan dipakai mengurangi anggaran-anggaran di bidang lain. Memang ini memperlihatkan tidak ada sensitivitas anggota DPR terhadap problem yang muncul, kepekaan tidak ada.
Golput akan semakin besar di pemilu mendatang?
Ini yang harus dimobolisasi. Kita harus kampanye untuk tidak lagi memilih mereka yang sekarang duduk di parlemen. Karena mereka sudah memperlihatkan bahwa mereka itu keras kepala, arogan, tidak peduli masukan masyarakat. DPR ini sangat aneh.
Ketika kritik masuk tetapi tidak bisa mengubah mereka, maka kita akan terus bangun mobilisasi untuk tidak lagi memilih mereka. Pembangunan gedung baru ini menandakan mereka sudah menantang apa yang disuarakan rakyat. Karakter dan sikapnya sudah begitu. Ini harus dimobilisai agar mereka tidak dipilih lagi. Kalau mau melihat pengaruhnya, lihat saja pada pemilu nanti.
(vit/fay)
ya
mungkin dia salah ketik nama perusahaanya. mungkin klo ane search dgn nama "PT. MITRA UTAMA" pasti ane dpt info gan sblum dtg untuk interview. tp smua udh terlambat...
parahnya ane ksh DP kgedean gan..kmudian kata mreka untuk bertemu manajer sdm dan menyetujui kontrak kerja, harus melunasi uang administrasi tersebut, kmudian ane keluar dari gedung tsb gan, ane nelp bokap ane kmudian dia jemput ane, ane ngomong pnjang lebar sama bokap ane, kata bokap ane "apa kamu yakin dgn perusahaan itu?? kok org mw cri duit malah dimintain duit??"
